BOJONEGORO, dutacybermedia.or.id II Komisi B menggelar rapat kerja pada Rabu (15/4/2026) pukul 09.00 WIB di Ruangan BAPEMPERDA dengan agenda pembahasan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP).
Rapat dibuka oleh Lasuri, S.H., M.H. selaku Wakil Ketua Komisi B. Hadir dalam kegiatan tersebut Moh. Akhmadi, AP (Plt. Kepala Dindagkop), KRAT. Sudawam, S.H., S.Sos. (Ketua PKDI Bojonegoro) serta anggotanya beberapa kepala desa di Bojonegoro, Sugiyanto (Ketua Asosiasi KDMP), serta jajaran dari Kodim 0813/Bojonegoro, yakni Dandim Letkol Inf Dedy Dwi Wijayanto, S.T. dan Pasiter.
Dalam rapat tersebut, Dandim 0813/Bojonegoro menegaskan bahwa program KDKMP merupakan proyek strategis nasional yang menjadi perhatian langsung pemerintah pusat.
“KDKMP ini merupakan proyek strategis dari Presiden yang harus kita dukung bersama,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa di Bojonegoro ditargetkan pembangunan di 430 desa. Namun hingga saat ini, sebanyak 382 desa telah memiliki lokasi, sementara 28 desa lainnya masih dalam proses penentuan lahan.
“Dari target 430 desa, saat ini 382 desa sudah siap lokasi. Sisanya masih perlu percepatan dalam penentuan lahan,” jelasnya.
Dandim juga menyampaikan bahwa progres pembangunan di Bojonegoro menjadi yang tertinggi secara nasional.
“Bojonegoro saat ini menjadi daerah dengan jumlah titik pembangunan tertinggi di Indonesia. Untuk 90 titik bahkan sudah mencapai progres 100 persen,” ungkapnya.
Terkait dukungan fasilitas, pemerintah pusat melalui Agrinas akan memberikan bantuan lengkap bagi titik yang telah rampung.
“Jika progres sudah 100 persen, akan ada dukungan berupa 1 unit truk FE 74 full diesel, 1 unit pickup, serta 2 unit kendaraan roda tiga. Selain itu, fasilitas di dalam seperti rak, perlengkapan klinik, hingga AC juga telah disiapkan,” paparnya.
Ia juga menambahkan bahwa pelaksanaan pembangunan dilakukan melalui skema karya bakti padat karya yang melibatkan masyarakat setempat.
“Program ini dilaksanakan dengan melibatkan tenaga kerja lokal, sehingga selain membangun fasilitas, juga menggerakkan ekonomi masyarakat desa,” tambahnya.
Lebih lanjut, Dandim menjelaskan bahwa KDKMP akan mencakup empat bidang utama.
“Ada empat kegiatan utama, yaitu klinik (praktik dokter dan apotek), gerai sembako dan LPG, usaha simpan pinjam, serta penyediaan pupuk,” jelasnya.
Dengan konsep tersebut, KDKMP diharapkan mampu menjadi pusat pertumbuhan ekonomi di tingkat desa.
“Ke depan, kita berharap perputaran ekonomi di desa semakin kuat, dengan pembagian hasil 3 persen untuk Agrinas, 20 persen untuk pengurus, dan 77 persen untuk Warga Desil 1 sampai 3,” tutupnya.
Program ini ditargetkan dapat berjalan serentak pada 17 Agustus 2026, meskipun sebagian titik diproyeksikan selesai lebih awal.
Sementara itu, Ketua PKDI Bojonegoro KRAT. Sudawam, S.H., S.Sos. menekankan pentingnya komunikasi dalam menyukseskan program tersebut, sekaligus menyoroti perlunya kejelasan terkait sumber anggaran.
“Kunci keberhasilan dari setiap program adalah komunikasi yang baik antar semua pihak,” ujarnya.
“Kami juga meminta kejelasan regulasi, khususnya terkait sumber anggaran terkait Cut and Fill atau Hurukan. Apakah pembiayaan berasal dari Dana Desa (DD), APBD, ADD, atau sumber lainnya, sehingga pelaksanaan di lapangan tidak menimbulkan kebingungan,” tegasnya.
Sementara itu, pimpinan rapat LASURI, S.H., M.H. menyampaikan perlunya langkah konkret dari pemerintah daerah untuk mengatasi kendala di lapangan, khususnya terkait status lahan.
“Pemerintah Kabupaten perlu segera mengirimkan surat ke pemerintah pusat terkait lahan yang berstatus LSD dan LP2B, agar dapat digunakan untuk pembangunan KDKMP,” ujarnya.
“Ada beberapa desa yang belum bisa menjalankan program karena terkendala status lahan tersebut. Mengingat ini merupakan proyek strategis nasional, maka diperlukan kebijakan yang mendukung percepatan di lapangan,” tambahnya.
Di sisi lain, Ketua Asosiasi KDMP Sugiyanto menekankan pentingnya kolaborasi antar koperasi dan dukungan lintas sektor.
“Kunci keberhasilan KDKMP di Bojonegoro adalah kolaborasi yang kuat antar koperasi serta dukungan dari berbagai pihak,” ujarnya.
“Kami optimistis, dengan kerja sama yang baik, KDKMP dapat menjadi penggerak utama ekonomi desa sekaligus menyukseskan program prioritas nasional,” pungkasnya.
Namun, dalam rapat tersebut belum tercapai titik temu secara menyeluruh, mengingat pihak Agrinas tidak hadir dalam forum pembahasan.
Rapat kerja tersebut diharapkan dapat memperkuat koordinasi antar pihak sekaligus mempercepat realisasi program KDKMP di Kabupaten Bojonegoro.
Ikl
Views: 0
