BOJONEGORO, dutacybermedia.or.id II Aspirasi kesejahteraan guru Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) mengemuka dalam audiensi antara Komisi C DPRD Kabupaten Bojonegoro bersama Dinas Pendidikan Kabupaten Bojonegoro dan HIMPAUDI Bojonegoro, Rabu (4/3/2026).
Ketua Komisi C, Ahmad Supriyanto, menegaskan pentingnya pemetaan data secara menyeluruh terhadap para pendidik PAUD yang akan menerima honorarium tahun 2026. Dari total sekitar 2.500 pendidik yang masuk skema, termasuk guru TK, pihaknya ingin memastikan tidak ada yang terlewat.
“Kita ingin memotret secara komprehensif. Apakah semuanya sudah tercover atau masih ada yang belum. Ini penting agar kebijakan yang kita ambil benar-benar adil dan tepat sasaran,” ujarnya.
Dalam forum tersebut, Sri Wahyuni dari HIMPAUDI menyampaikan harapan besar para guru PAUD agar mendapatkan pengakuan dan kesejahteraan yang setara dengan guru di jenjang pendidikan lainnya.
“Tugas kami sama seperti guru SD dan SMP. Kami berharap mendapatkan hak dan kesejahteraan yang sama dengan teman-teman guru yang lain,” ungkapnya.
Ia juga menyoroti masih adanya 559 pendidik yang belum sepenuhnya tercover dalam skema honorarium. Sebagian dari mereka hanya menerima insentif dari yayasan dengan nominal berkisar Rp50 ribu hingga Rp200 ribu per bulan. Selain itu, ada guru yang berada di bawah naungan lembaga desa dan dikhawatirkan terdampak kebijakan baru sehingga insentifnya berkurang.
Sementara itu, perwakilan Dinas Pendidikan, Fathur Rohim, menjelaskan bahwa pemerintah daerah setiap tahun menganggarkan honor bagi guru PAUD sesuai persyaratan administrasi, seperti terdaftar di Dapodik, memiliki NUPTK, serta memenuhi kualifikasi pendidikan S1 linear.
Selain dukungan dari APBD kabupaten, bantuan juga datang dari provinsi melalui Bantuan Keuangan Khusus (BKK) untuk puluhan lembaga PAUD. Dinas Pendidikan juga mencatat peningkatan akreditasi PAUD di Bojonegoro yang kini mencapai 78 persen, naik signifikan dari sebelumnya 40 persen.
Komisi C memastikan pembahasan akan terus dilanjutkan bersama Dinas Pendidikan agar kebijakan tahun 2026 benar-benar mampu meningkatkan kesejahteraan dan profesionalitas guru PAUD di Bojonegoro.
Ikl
Views: 0
