BOJONEGORO, dutacybermedia.or.id II DPRD Kabupaten Bojonegoro resmi menetapkan 13 Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027. Penetapan tersebut menjadi salah satu agenda penting dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Bojonegoro yang berlangsung di ruang rapat paripurna, Jumat malam (13/11/2026).
Selain menetapkan agenda legislasi daerah, rapat paripurna tersebut juga membahas Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kabupaten Bojonegoro Tahun Anggaran 2027.
Rapat dipimpin Ketua DPRD Bojonegoro, Abdulloh Umar, didampingi jajaran pimpinan dewan. Hadir dalam kesempatan tersebut Bupati Bojonegoro Setyo Wahono bersama unsur Forkopimda, pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), serta direktur badan usaha milik daerah (BUMD).
Berdasarkan laporan Sekretaris DPRD Bojonegoro, Yayan Rohman, dari total 50 anggota legislatif, sebanyak 43 anggota hadir secara langsung, sedangkan tujuh lainnya berhalangan. Dengan demikian, persyaratan kuorum telah terpenuhi sehingga rapat paripurna dapat dilaksanakan sesuai ketentuan.
13 Propemperda Jadi Agenda Legislasi 2027
Salah satu keputusan penting dalam rapat tersebut adalah penetapan 13 rancangan peraturan daerah yang masuk dalam Propemperda Kabupaten Bojonegoro Tahun 2027.
Laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) disampaikan oleh Ketua Bapemperda DPRD Bojonegoro, Sudiyono. Sebanyak 13 rancangan regulasi tersebut terdiri atas tiga Raperda wajib, tujuh usulan eksekutif, dan tiga usulan inisiatif DPRD.
Materi regulasi yang masuk dalam agenda legislasi tersebut mencakup sejumlah sektor strategis, di antaranya penataan ruang wilayah, pemerintahan desa, perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan, cadangan pangan daerah, pengelolaan lingkungan hidup, perpajakan dan retribusi daerah, serta fasilitasi kekayaan intelektual.
Selain itu, terdapat pula usulan mengenai pendidikan Pancasila dan wawasan kebangsaan serta perlindungan terhadap guru dan dosen.
Seluruh usulan tersebut diharapkan mampu menjawab kebutuhan regulasi daerah sekaligus memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.
Melalui penyampaian pandangan akhir, seluruh fraksi DPRD menyatakan persetujuan terhadap penetapan 13 Propemperda tersebut sebagai agenda pembentukan peraturan daerah tahun 2027.
APBD 2027, Belanja Daerah Capai Rp5,2 Triliun
Selain agenda legislasi, pembahasan RAPBD 2027 juga menjadi perhatian penting dalam rapat paripurna tersebut.
Laporan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro yang disampaikan Wakil Ketua DPRD, Bambang Sutriyono, memuat gambaran postur keuangan daerah untuk tahun anggaran mendatang.
Berdasarkan angka yang disampaikan dalam rapat, proyeksi pendapatan daerah ditetapkan sebesar Rp4.488.843.757.449, sedangkan belanja daerah mencapai Rp5.208.345.910.257.
Komposisi tersebut menunjukkan adanya selisih antara pendapatan dan belanja daerah yang harus diperhitungkan melalui skema pembiayaan dalam struktur APBD.
Besarnya alokasi belanja daerah tersebut menuntut perencanaan yang cermat agar setiap program pemerintah benar-benar diarahkan pada kebutuhan prioritas masyarakat.
Sektor pendidikan, peningkatan kualitas layanan kesehatan, pembangunan infrastruktur, serta pemberdayaan ekonomi kerakyatan menjadi bagian dari kepentingan pembangunan yang perlu mendapat perhatian dalam kebijakan anggaran daerah.
Dengan demikian, penyusunan APBD tidak semata-mata berorientasi pada besarnya serapan anggaran, tetapi juga harus mempertimbangkan efektivitas program dan dampak nyata yang dirasakan masyarakat.
Bupati Apresiasi Sinergi Legislatif dan Eksekutif
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Bojonegoro Setyo Wahono menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan seluruh anggota DPRD atas kerja sama serta komitmen dalam pembahasan regulasi dan anggaran daerah.
Menurutnya, tantangan pembangunan Bojonegoro ke depan membutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah daerah dan legislatif. Keselarasan kebijakan menjadi penting agar setiap keputusan yang diambil benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat.
Bupati juga menekankan pentingnya memastikan kebijakan regulasi maupun alokasi anggaran mampu mendukung pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Rangkaian rapat paripurna kemudian ditutup dengan penandatanganan nota kesepakatan bersama antara pimpinan DPRD dan Bupati Bojonegoro sebagai bagian dari tahapan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
Penetapan 13 Propemperda dan pembahasan RAPBD 2027 tersebut menjadi pijakan penting bagi arah kebijakan Kabupaten Bojonegoro pada tahun mendatang.
Namun, tantangan berikutnya bukan hanya memastikan regulasi dapat diselesaikan dan anggaran terserap sesuai perencanaan. Lebih dari itu, masyarakat menunggu bukti bahwa setiap kebijakan dan penggunaan uang daerah benar-benar memberikan manfaat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mendorong pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Bojonegoro.
Reporter: M. Iklil
Editor: Redaksi Duta Cyber Media
Views: 0



