BLORA, dutacybermedia.or.id – Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 memasuki tahapan penting melalui rapat paripurna DPRD Blora, Kamis (10/9/2026).
Rapat yang dipimpin Ketua DPRD Blora M. Mustopa, S.Pd.I. tersebut menjadi bagian dari rangkaian pembahasan Raperda tentang Perubahan APBD 2026. Dalam forum itu, Fraksi Pembangunan Sejahtera menyampaikan sejumlah catatan terhadap pelaksanaan program pemerintah daerah, mulai dari infrastruktur, pendidikan, penanganan kekeringan dan persampahan hingga upaya pemulihan bank daerah.
Rapat diawali dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Berdasarkan daftar hadir yang disampaikan pimpinan rapat, sebanyak 33 anggota DPRD hadir, sementara 11 anggota lainnya tidak hadir.
Mustopa kemudian secara resmi membuka rapat paripurna yang dinyatakan terbuka untuk umum. Ia menyampaikan bahwa agenda rapat meliputi penyampaian pandangan umum fraksi terhadap Raperda Perubahan APBD 2026, jawaban Bupati atas pandangan fraksi, serta persetujuan bersama terhadap Raperda tersebut.
“Rapat paripurna pada hari ini dibuka dan terbuka untuk umum,” ujar Mustopa.
Fraksi Soroti Pelaksanaan Program Pemerintah
Dalam pandangan umumnya, Fraksi Pembangunan Sejahtera menyampaikan apresiasi terhadap berbagai upaya pemerintah daerah dalam pembangunan. Namun, fraksi menilai tetap diperlukan sejumlah masukan konstruktif agar kebijakan dan penggunaan anggaran semakin responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
Salah satu yang menjadi perhatian adalah pekerjaan pemasangan jaringan fiber optik yang berdampak terhadap kondisi jalan. Pemerintah daerah diminta melakukan pengawasan secara serius terhadap pekerjaan tersebut, terutama pada tahap pemulihan jalan setelah proses penggalian selesai.
Fraksi meminta bekas galian ditutup, dipadatkan dan dikembalikan dalam kondisi yang aman serta nyaman bagi masyarakat.
“Jangan sampai pekerjaan dinyatakan selesai hanya karena pemasangan jaringan sudah selesai,” tegas fraksi.
Selain infrastruktur, sektor pendidikan juga menjadi perhatian. Fraksi meminta pemerintah segera merealisasikan anggaran hibah yang telah disiapkan untuk lembaga pendidikan keagamaan dan sejumlah penerima lainnya.
Fraksi juga mendorong percepatan penyelesaian regulasi teknis program pembiayaan pendidikan mahasiswa agar program beasiswa dapat segera dilaksanakan. Program tersebut disebut menargetkan 471 penerima.
Dukungan terhadap pendidikan dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat sekaligus membuka peluang bagi generasi muda untuk meningkatkan taraf hidup.
Penyelamatan Bank Daerah Diminta Terukur
Persoalan lain yang mendapat perhatian adalah kondisi bank milik daerah. Fraksi Pembangunan Sejahtera menyoroti rencana tambahan penyertaan modal daerah sebesar Rp15 miliar sebagai bagian dari upaya penyelamatan bank tersebut.
Menurut fraksi, tambahan modal tidak boleh hanya menjadi solusi berulang tanpa dibarengi pembenahan menyeluruh. Pemerintah dan DPRD dinilai perlu memiliki peta jalan yang jelas untuk mengukur proses pemulihan.
Langkah tersebut antara lain mencakup penanganan kredit bermasalah, peningkatan kualitas aset produktif, penguatan manajemen risiko, efisiensi operasional, pembenahan tata kelola dan peningkatan kepercayaan masyarakat.
Setiap penyertaan modal juga diminta memiliki rencana bisnis dan indikator keberhasilan yang jelas, termasuk target perbaikan kinerja serta kontribusinya terhadap pendapatan daerah.
“Fraksi tidak menginginkan bank daerah sekadar bertahan hidup,” demikian penekanan Fraksi Pembangunan Sejahtera.
Fraksi juga meminta adanya evaluasi menyeluruh terhadap penyebab munculnya kredit bermasalah, termasuk proses pemberian kredit, penerapan prinsip kehati-hatian dan sistem pengawasan internal.
Untuk memperkuat pengawasan terhadap proses pemulihan, Fraksi Pembangunan Sejahtera turut mengusulkan pembentukan Panitia Khusus (Pansus).
Meski memberikan sejumlah catatan, fraksi menyatakan mendukung upaya penyelamatan bank daerah sepanjang dilakukan berdasarkan kajian objektif, prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Bupati: Program Prioritas Akan Dipercepat
Menanggapi pandangan fraksi, Bupati Blora Arief Rohman menyampaikan apresiasi terhadap masukan yang diberikan DPRD.
Pemerintah daerah, kata Arief, akan terus mengoptimalkan pendapatan daerah dengan tetap mempertimbangkan kebutuhan masyarakat. Sementara pada sisi belanja, tambahan anggaran akan diarahkan untuk sejumlah kebutuhan prioritas, termasuk infrastruktur, jalan, sekolah dan program pembangunan lainnya.
Arief juga menegaskan bahwa sisa waktu pelaksanaan APBD 2026 akan dimanfaatkan untuk menyelesaikan berbagai program dan kewajiban pemerintah daerah.
“Jadi kita berupaya agar ini bisa selesai dengan cepat,” ujarnya.
Terkait persoalan kekeringan dan kebutuhan air, pemerintah daerah disebut tengah mencari sumber air yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber jangka panjang. Pemerintah juga akan memperkuat dukungan sarana dan peralatan, termasuk dalam penanganan kebakaran.
Untuk persoalan persampahan, Pemkab Blora menyatakan akan memberikan perhatian terhadap pengangkutan maupun fasilitas pengelolaan sampah. Pemerintah juga menyebut adanya investor yang masuk untuk mendukung penanganan sampah di sejumlah wilayah.
Sementara untuk program beasiswa, pemerintah akan menindaklanjutinya melalui proses seleksi serta koordinasi teknis dengan pihak terkait.
Pemkab Koordinasi dengan OJK
Mengenai bank daerah, Arief mengatakan pemerintah masih melakukan koordinasi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk menyiapkan langkah pemulihan.
Menurutnya, penyertaan modal bukan satu-satunya instrumen yang dapat digunakan. Pemerintah juga membuka kemungkinan adanya dukungan dari sumber atau pihak lain dalam proses pemulihan bank.
“Kita terus berkoordinasi dengan OJK untuk menyiapkan pemulihannya,” kata Arief.
Pemerintah daerah berharap langkah teknis dan strategis yang disiapkan bersama dengan pengawasan dan evaluasi secara berkala dapat memperbaiki kondisi bank daerah.
Rapat paripurna tersebut selanjutnya menjadi bagian dari tahapan pembahasan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2026 sebelum memasuki proses berikutnya.
Reporter : Iklil
Editor : Redaksi
Views: 3
