Beranda ADVERTORIAL Belum Capai Target Pendapatan 2026, DPRD Bojonegoro Dorong Restrukturisasi Strategi Bisnis BPR...

Belum Capai Target Pendapatan 2026, DPRD Bojonegoro Dorong Restrukturisasi Strategi Bisnis BPR dan BBS

5

BOJONEGORO, dutacybermedia.or.id II Optimalisasi kinerja Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten Bojonegoro kembali menjadi perhatian legislatif. Dua perusahaan daerah, yakni Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS), masih menghadapi pekerjaan rumah dalam memenuhi target pendapatan tahun anggaran 2026.

Persoalan tersebut menjadi salah satu materi evaluasi Komisi B DPRD Bojonegoro dalam pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027, Selasa (10/11/2026). DPRD menilai, capaian pendapatan BUMD perlu menjadi perhatian karena berkaitan langsung dengan optimalisasi sumber penerimaan dan kemampuan perusahaan daerah dalam mendukung pembangunan.

Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro, Sally Atya Sasmi, mengungkapkan bahwa performa masing-masing BUMD menunjukkan capaian yang belum merata. PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) tercatat mampu melampaui target pendapatan, sedangkan BPR dan PT BBS masih perlu melakukan percepatan untuk memenuhi sasaran yang telah ditentukan.

Komisi B meminta kedua perusahaan tersebut tidak menyia-nyiakan sisa waktu tahun anggaran 2026. Identifikasi peluang usaha, penguatan operasional, serta peningkatan efektivitas pengelolaan harus segera dilakukan agar realisasi pendapatan dapat terus meningkat.

Tata Kelola BPR Menjadi Perhatian

Selain persoalan pencapaian target keuangan, DPRD juga menyoroti aspek kelembagaan BPR. Belum terisinya jabatan direktur definitif dan komisaris dinilai perlu segera mendapatkan penyelesaian.

Kepastian struktur kepemimpinan menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kesinambungan organisasi. Tanpa kepemimpinan definitif, proses pengambilan keputusan strategis dan pengembangan bisnis dikhawatirkan tidak berjalan secara optimal.

Komisi B mendorong agar proses pengisian jabatan tersebut segera dituntaskan dengan mengedepankan kompetensi, profesionalitas, dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Langkah ini diharapkan mampu memberikan kepastian arah kebijakan perusahaan, memperkuat pengawasan internal, sekaligus meningkatkan daya saing BPR dalam menjalankan fungsi bisnisnya.

BBS Perlu Mengembangkan Bisnis Nonmigas

Perhatian legislatif juga diarahkan kepada PT Bojonegoro Bangun Sarana (BBS). Perusahaan daerah yang selama ini memiliki fokus usaha pada pengelolaan sumur tua di Kecamatan Kedewan tersebut dinilai perlu memperluas orientasi bisnis.

Sektor minyak dan gas bumi (migas) masih menjadi salah satu potensi usaha yang dapat dikembangkan. Namun, penguatan bisnis tidak seharusnya hanya bertumpu pada satu sektor.

Pengembangan usaha nonmigas dipandang penting untuk menciptakan sumber pendapatan alternatif sekaligus mengurangi ketergantungan perusahaan terhadap dinamika sektor energi.

Diversifikasi bisnis perlu disusun berdasarkan kajian kelayakan, potensi pasar, kemampuan permodalan, serta proyeksi keuntungan yang terukur. Dengan demikian, pengembangan usaha tidak sekadar menjadi wacana, tetapi dapat memberikan nilai tambah secara ekonomi.

BUMD Dituntut Lebih Produktif dan Akuntabel

Evaluasi terhadap BPR dan BBS memberikan gambaran bahwa keberadaan BUMD harus diikuti dengan kinerja usaha yang terukur. Status sebagai perusahaan milik pemerintah daerah tidak boleh menjadikan perusahaan berjalan tanpa orientasi produktivitas dan pencapaian target.

Di tengah tantangan pengelolaan fiskal daerah, optimalisasi BUMD menjadi salah satu aspek yang perlu diperkuat. Perusahaan daerah harus mampu membangun model bisnis yang sehat, meningkatkan profesionalitas manajemen, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pendapatan daerah.

DPRD melalui Komisi B berharap evaluasi tersebut menjadi momentum pembenahan menyeluruh. Tidak hanya mengejar target pendapatan dalam jangka pendek, tetapi juga membangun fondasi bisnis yang berkelanjutan untuk tahun-tahun berikutnya.

Keberhasilan BUMD semestinya tidak hanya diukur dari besarnya aktivitas usaha, melainkan juga dari kemampuan menghasilkan keuntungan, menjaga akuntabilitas pengelolaan, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat Bojonegoro.

Dengan demikian, pembenahan BPR dan BBS perlu diwujudkan melalui program kerja yang jelas, indikator kinerja yang terukur, dan pengawasan yang konsisten.

Reporter: M. Iklil Yaumal Fithroh

Editor: Redaksi Duta Cyber Media

Views: 0